Silvofishery, Pemanfaatan Kawasan Mangrove Berbasis Konservasi

   Pemanfaatan kawasan mangrove untuk kegiatan perikanan seperti pembukaan tambak sering kali tidak memperhatikan aspek kelestarian mangrove itu sendiri. Salah satu cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan suatu konsep pemanfaatan kawasan mangrove berbasis konservasi yang disebut dengan sistem silvofishery. Umumnya pada silvofishery, perbandingan antara mangrove dan tambak adalah 4 : 1. Sedangkan untuk upaya peningkatan produktivitas dengan sistem silvofishery perbandingan mangrove dan tambak dapat dibuat 3 : 2, tetapi jika perbandingan tambak terhadap mangrove diperbesar lagi maka konsep pemanfaatan mangrove berbasis konservasi tidak dapat tercapai.

   Silvofishery merupakan kegiatan terpadu dan berkelanjutan antara upaya pengelolaan kawasan mangrove yang dibarengi dengan usaha tambak atau budidaya ikan karena fungsi mangrove sebagai nursery ground.  Silvofishery dipercaya sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan kawasan mangrove yang menguntungkan, selain menjaga kelestarian kawasan mangrove juga optimalisasi kawasan mangrove sebagai  nursery ground untuk meningkatkan produksi perikanan. Input bahan organik pada silvofishery lebih besar jika dibandingkan dengan tambak konvensional .

   Jenis biota yang yang tepat untuk dibudidayakan bersama dengan mangrove antara lain ikan bandeng, kakap, kerapu, kepiting bakau, kepiting soka, udang windu dan udang vanamei. Sampai saat ini jenis mangrove yang diketahui dapat bersimbiosis dengan tambak untuk dibuat silvofishery yaitu jenis Rhizophora sp., Avicennia sp. dan Nypha fruticans, sedangkan untuk jenis mangrove lainnya masih perlu penelitian dan pengembangan lebih lanjut. Dalam silvofishery terdapat tiga model atau pola penataan antara tanaman mangrove dan tambak, yaitu pola empang parit, komplangan, dan jalur.

Pada pola empang parit, desain tambak dan mangrove terdapat dalam satu tempat. Pola empang parit di bentuk pada kawasan mangrove yang kemudian dibuat saluran-saluran air (parit) yang mengelilingi mangrove. Desain tambak dan mangrove pada pola ini paling sederhana dibandingkan pola yang lain. Selain itu biaya pemeliharaan tidak terlalu besar, karena pada pola ini cenderung dibiarkan secara alami sehingga tidak terlalu membutuhkan pemeliharaan atau perawatan khusus. Pemeliharaan ikan atau udang dilakukan dalam keramba yang kemudian dibenamkan dalam parit yang telah dibuat.

   Desain tambak berselang-seling dan terpisah dari tanaman mangrove terdapat pada pola komplangan. Tambak bisa berada di depan kawasan mangrove atau di belakang kawasan mangrove. Area tambak dan mangrove dipisahkan oleh pematang yang dilengkapi dengan pintu air untuk keluar masuknya air dari pasang surut air laut. Karena desainnya yang terpisah dari mangrove, tambak pola komplangan ini mendapat sinar matahari cukup. Selain itu proses pemanenan ikan mudah dilakukan karena tidak terhalang mangrove. Akan tetapi pembentukan dan pemeliharaan sistem silvofishery pola komplangan ini relatif memerlukan biaya yang besar.

   Pola selanjutnya adalah pola jalur yang merupakan modifikasi pola empang parit, yaitu terdapat penambahan saluran-saluran (parit) di bagian tengah sebagai tambak. Jadi, pada pola ini parit tidak hanya mengelilingi mangrove seperti pada empang parit.

   Keuntungan dari adanya sistem silvofihery, yaitu produksi perikanan dapat ditingkatkan, perawatan tambak dengan sistem silvofishery relatif mudah dilakukan. Selain itu juga dapat menjaga kawasan mangrove yang ada. Namun di sisi lain, keinginan penambak untuk mendapatkan produktivitas yang tinggi dengan cara mebuat perbandingan tambak jauh lebih besar dari mangrove dapat mengancam ekosistem mangrove. Sekilas hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas ikan, tetapi jika dipahami lebih jauh, hal tersebut justru akan menurunkan produktivitas karena fungsi mangrove sebagai nursery ground berkurang.

sumber : https://farming.id/silvofishery-pemanfaatan-kawasan-mangrove-berbasis-konservasi/

Mengenal Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Apa itu kartu Kusuka?

Sebelum membahas lebih lanjut tentang kartu Kusuka, ada baiknya kita mengenal apa itu kartu kusuka, Kartu Kusuka adalah Kartu identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan Perikanan, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara kartu untuk nelayan, pembudidaya, pengolahan maupun yang lainnya dalam bidang perikanan, semua profesi di bidang Perikanan menggunakan kartu Kusuka.

Kartu kusuka ini digunakan Untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan, Untuk lebih jelasnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah  mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Fungsi Kartu KUSUKA:

1.      Identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan;

2.      Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; 

3.      Playanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan; dan

4.      Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Ruang lingkup Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang berhak mendapatkan kartu KUSUKA berbentuk orang perseorangan atau korporasi yang meliputi:

1.      Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik;

2.      Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan;

3.      Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam;

4.      Pengolah Ikan; 

5.      Pemasar Perikanan; dan

6.      Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggara Kartu KUSUKA dilaksanakan oleh:

      a.     Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1.      membangun dan mengelola sistem basis data Kementerian; dan 

2.      mengelola dan menyajikan data Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.

      b.      Direktorat Jenderal

1.  Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Petambak Garam;

2.      Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Nelayan;

3.    Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pembudi Daya Ikan; dan

4.      Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk penyelenggaraan Kartu KUSUKA bagi Pengolah Ikan dan Pemasar Perikanan.

Direktorat Jenderal mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1.      Mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan

2.      Melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal.

c.       Badan

Badan mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1.      Mengadakan dan mendistribusikan perangkat keras dan blanko Kartu KUSUKA; dan

2.      Melakukan pendataan, validasi dokumen, dan sosialisasi Kartu KUSUKA sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

d.      Dinas provinsi

Dinas provinsi mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1.      Mengoordinasikan penyelenggaraan Kartu KUSUKA di provinsi; dan 

2.       Mengelola dan menyajikan data Kartu KUSUKA di provinsi.

e.      UPT dan Dinas kabupaten/kota

UPT dan Dinas kabupaten/kota mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1.      mensosialisasikan fungsi Kartu KUSUKA;

2.      melakukan verifikasi kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan; 

3.      melaksanakan pencetakan Kartu KUSUKA; dan

4.      mendistribusi Kartu KUSUKA.

Kartu KUSUKA memuat informasi:

a.       NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;

b.       nama Pelaku Usaha;

c.        alamat Pelaku Usaha;

d.      masa berlaku;

e.       profesi utama Pelaku Usaha; dan

f.       kode Quick Response (QR Code).

Kode Quick Response (QR Code) memuat informasi, antara lain:

1.      NIK orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;

2.      nama Pelaku Usaha;

3.      tempat dan tanggal lahir orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;

4.      alamat Pelaku Usaha;

5.       masa berlaku;

6.      profesi utama Pelaku Usaha;

7.      profesi tambahan Pelaku Usaha;

8.      tahun register;

9.      nomor telepon; dan

10.  sarana dan prasarana produksi yang digunakan.

Permohonan Penerbitan

Setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan: (1) formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA yang telah diisi; (2) fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;   (3) surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan (4) fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk korporasi.

Perubahan Kartu KUSUKA

a.    Kartu KUSUKA dapat dilakukan perubahan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak Kartu KUSUKA diterbitkan.

b.   Perubahan Kartu KUSUKA dilakukan apabila terdapat perubahan alamat, penanggung jawab korporasi, dan/atau profesi utama Pelaku Usaha.

Perpanjangan Kartu KUSUKA

a.   Perpanjangan Kartu KUSUKA dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kartu KUSUKA berakhir.

b.  Setiap Pelaku Usaha untuk melakukan perpanjangan Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala UPT.

Penggantian Kartu KUSUKA

a.       Penggantian Kartu KUSUKA dapat dilakukan apabila Kartu KUSUKA rusak atau hilang.

b.  Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan penggantian Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau Kepala UPT.

Masa Berlaku

Kartu KUSUKA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 39/PERMEN-KP/2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan Dan Perikanan.